perimbangan. Dana Bagi Hasil; b. perimbangan

Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah. . Melalui teori Perimbangan Kekuatan, Doktrin Tridek dalam melihat ke arah luar negara memiliki berbagai kendala. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; 4. ID Nomor : S-205/PK/2021 16 Desember 2021 Sifat : Segera Hal : Permintaan Penyampaian APBD. DJPK. Di era reformasi saat ini, urusan atau kewenangan wajib yang begitu luas dilimpahkan ke daerah memiliki konsekuensi pembiayaan, sedangkan jika suatu daerah mengandalkan penerimaan dan penerimaan dari daerah atau PAD, maka masih kurang untuk membiayai semua urusan wajib yang diajukan oleh pemerintah. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional; 5. Chasing Knowledge: Kekayaan Negara yang Dimiliki. Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 4/2021 03 februari 2021 sifat : sangat segera lampiran : 4 (empat) berkasBerikut adalah bunyi pasal 22 UUD 1945 sebelum amandemen: Pasal 22. Dana perimbangan dalam APBN adalah komponen wajib yang pasti adanya, dengan nilai yang cukup besar setiap tahunnya. perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam rangka desentralisasi sebagai perwujudan otonomi daerah pada era reformasi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik . Pendahuluan Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terdiri atas daerah- daerah kabupaten dan kota. Agar lebih Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Dengan diundnagkannya Undnag-Undang Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 sebagai awal dari pelaksanaan desentralisasi fiskal bahwa perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam kerangka negara kesatuan, yang mencakup pembagian. Secara sederhana, kebijakan penilaian Kinerja Desa untuk Penentuan Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2022 dapat digambarkan sebagai. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Prioritas Dana Desa dialokasikan untuk membiayai bidang pemberdayaan masyarakat didasarkan atas kondisi dan potensi desa, sejalan dengan pencapaian target RPJMDes dan RKPDes setiap tahunnya, melalui: 1. PT SMI wajib. DD dialokasikan dalam APBN. 3. 678. Anda dapat mengunduh dokumen ini. Sedangkan Penelitian yang dilakukan secara simultan Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah berpengaruh signifikan terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Badan Pusat Statistik (BPS - Statistics Indonesia) Jl. 07. Seleksi Awal Lomba Bedah Data APBD Tahun 2023. Jefri Saputra (1211021077) Ulfa Puspita Sari (1211021120) P. Tahun 2021: APBD. (3) Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah itu harus. Perdirjen Nomor PER-1/PK/2014 tentang Tata Cara Pemotongan atas Lebih Salur Dana Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2014. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Perimbangan Keuangan adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi denganUndang-Undang (UU) ini mencabut UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 1 angka 30, Pasal 1 angka 38, Pasal 1 angka 47 sampai dengan angka 49, Pasal 245 sepanjang terkait dengan Pajak Daerah dan. Pengertian Dana Perimbangan Pradana (2016) menyatakan bahwa, Dana Perimbangan bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 2) menyebutkan ada dua alasan yang menyebabkan timbulnya transfer dari pemerintah pusat ke daerah yaitu pertama, adanya amanat undang-undang yang melandasi keuangan pemerintah pusat dan daerah dan kedua, adanya argumen teoritik yang mengaitkan13. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 114 dan Pasal 176 angka 4 ayat (4) dalam Pasal 252 dan angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tettang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. About the Author . Seorang pelaku tindak pidana dapat tidaknya dijatuhi pidana maka perbuatan pelaku harus mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan Geen Straf Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). Lihat. 2, Hal. 1 Jakarta 10710 Call Center: 150420. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah h. Perjalanan panjang Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dimulai dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pemerintahan Orde Baru melalui Ketetapan MPRS No. Manajemen Situs DJPK – Gedung Radius Prawiro Lt. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Salah satu kebijakan terkait. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Dana alokasi umum. Bentuk. Wahidin Raya No. Perimbangan Keuanngan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah: PP Nomor 56 Tahun 2005: Sistem Informasi Keuangan Daerah: PMK Nomor 74 Tahun 2016:. 22, LN. 1. Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah Vol. Dana Perimbangan: 159 262 926 416: 157 504 902 691: 167 851 300 263: Bagi Hasil Pajak : 19 350 728 359: 23 861 835 743: 23 795 759 775: Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam: 14 976 063 612: 12 355 612 612: 8 647 594 503: Dana Alokasi Umum: 58 691 805 994: 53 313 673 855: 60 669 496 563: Dana Alokasi KhususDIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. 4. Menurut Peraturan Pemerintah No. KEMENKEU. Kementerian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara dan kekayaan negara untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan. Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengelolaan Keuangan DaerahQuasi money consists of time and saving deposits in rupiah and foreign currency held by resident with commercial banks. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menurut Ketentuan Umum UU No. 131-142 106Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Latar Belakang Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber keuangan yang dimiliki oleh daerah. 07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK. 2. 1. 17/PMK. bantuan dana perimbangan yang menyebabkan menjadi tidak mandirinya daerah tersebut. Pengaruh Pendaptan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Danang Mintoyuwono This research is a quantitative research that aims to determine the effect of Local Government Revenue and Balancing Fund on Local Expenditure. 1 Jakarta 10710 Call Center: 150420. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, menyebutkan pengertian Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai. Dana Perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan. Data series subyek Keuangan juga dapat diakses melalui Fitur Tabel Dinamis. Dengan mempertimbangkan perkembangan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah yang lebih luas, UU Nomor 22 Tahun 1999 telah mengalami dua kali perubahan, yaitu melalui UU No. Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah adalah pengganti Undang-undang nomor 33 tahun 2004 yang isinya memuat terkait Pajak, Transfer Ke Daerah dan Dana Bagi Hasil , didalam undang-undang ini disebutkan bahwa pajak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten kota sesuai pasal 4 terdiri atas 16 jenis pajak yang. T. 9 Jl. 07/2020. 9 Jl. 9 Jl. Era Demorkasi Liberal merupakan masa di mana Presiden Soekarno memerintah menggunakan konstitusi Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Bagi Perimbangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan dampaknya terhadap Pengangguran di Provinsi. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia dan untuk mengetahui pengaruh. com, JAKARTA - Undang-undang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah disahkan di awal bulan ini melalui rapat paripurna DPR RI, Selasa (7/12/2021). Lalu apa saja komponen dana perimbangan? Simak selengkapnya pada artikel OCBC berikut ini. Wahidin Raya No. 2005. Sumber ini dapat digunakan untuk membiayai belanja daerah dengan cara-cara yang wajar. Naganathan, M & Sivagnanam, J. Beliau pernah dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada 23 Januari 2017, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan pada 26 Juni 2018. Tonton video edukatif dan inspiratif dari BPPK untuk Semua. Tahun 2023. 1 Bagi Hasil Pajak: 932 783 028 517,00: 638 655 621 453,00: 1 059 942 257 230,00: 1 486 774 257 639,00: 2. 1. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Konten FAQ Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Wahidin Raya No. Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah merupakan suatu sistem yang menyeluruh dalam rangka pendanaan penyelenggaraan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. PERIMBANGAN KEUANGAN Dalam kurun waktu satu tahun diterbitkannya Laporan Perkembangan Ekonomi dan Fiskal Daerah (LPEFD) dari edisi IX sampai dengan edisi XXIV selama tahun 2021, terdapat berbagai tema kinerja daerah yang telah disajikan. Jika dirinci, pendapatnya berasal dari pendapatan asli, alokasi APBN, bagian hasil pajak dan retribusi daerah,. Publikasi Statistik Keuangan Pemerintah Provinsi merupakan publikasi tahunan yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). edu| perpustakaan. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 1. upi. Berdasarkan kejadian – kejadian empiris yang terjadi dan penelitian – penelitan sebelumnya, maka hipotesis yang. Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Asli Daerah Kab. Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan; d. Sementara itu, TKD tahun 2021 sebesar Rp 785,7 triliun dan TKD tahun 2022 berada di angka Rp816,2 triliun. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. Analisis rasio keuangan ini merupakan suatu alat dalam menganalisa dan mengukur kinerja perusahaan dengan menggunakan parameter kondisi kesehatan keuangan perusahaan tersebut. 1999. upi. 07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus (Berita. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan. 1/2021 29 Oktober 2021 Sifat : Biasa Hal : Pemanfaatan Layanan Informasi. perimbangan/dana transfer selain dimaksudkan untuk membantu da erah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan antara pusat dan daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar da erah. Dr. Ketergantungan Daerah yang sangat besar terhadap dana perimbangan dari pusat dalam banyak hal kurang mencerminkan akuntabilitas Daerah. Wahidin Raya No. Baca juga: Pengertian Otonomi Daerah dan Dasar Hukumnya. Penelitian menggunakan analisis metode kuantitatif dengan pendekatan regresi panel data model dengan menggunakan data dari kluster kabupaten/kota dari kluster I sampai dengan IV dari tahun 2013-2018. bahwa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi. 1. BAB 02 . Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang. laporan pengolahan dan analisis data terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya, Dana Keistimewaan dan Dana Desa; k. Dana Bagi Hasil (DBH) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN, yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. sebagai Dosen Mata Kuliah Ekonomi Publik II. Makalah ini ditujukan kepada Dedy Yuliawan, S. Dr. 2. Dana perimbangan adalah alokasi dana yang berasal dari pemasukan APBN, dana perimbangan ini nantinya akan dialirkan pada wilayah otonom. Dalam UU tersebut yang dimaksudkan dengan perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah adanya suatu sistem pembiayaan pemerintah. UU No. DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH. bahwa . Pembagian urusan pemerintahan akan memunculkan perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 1 Jakarta 10710 Call Center: 150420 PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH moza jasmin/203501516046/Prodi Ilmu Politik DAFTAR ISI BAB I PENDAHULUAN 1. . Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pengelolaan atas Pinjaman PEN Daerah dan Subsidi Bunga. Selasa, 29 Agustus 2023 17:05 WIB. Federal transfer and the tax effort of the states in India. 1. 14. laporan rekomendasi terkait Dana Perimbangan, Dana Otonomi Khusus, Dana Transfer Lainnya,13 BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. 00 - 15. No. Bisnis. Data yang digunakan berasal dari laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012-Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakatdesentralisasi fiskal berupa Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dana Transfer Umum merupakan transfer ke daerah yang bersifat block grant, yakni pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan daerah. 10 Kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. PMK 96 Tahun 2015 ttg Juknis Jafung AKPD_opt_opt_. Terbitlah UU 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan, Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. id. perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendap atan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam variabel geografi, kendala utamanya adalah pemerintah dan TNI cenderung. Namun hasil pengujian secara. Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta peratuan lainnya yang mengatur mengenai pembagian dana transfer ke daerah. II. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW. Call Center 134, +62-21-23507011. 9 Jl. Adapun sumber pendapatan asli daerah terdiri dari:Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Tentang Website. 18 10. 4578 LL SETNEG : 69 HLM. E. Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Manajemen Situs DJPK – Gedung Radius Prawiro Lt. 01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja LPDP. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK-Fisik) adalah Dana Alokasi Khusus Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai Kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Data keuangan Pemerintah Provinsi bersumber dari data administrasi Direktorat Evaluasi dan Sistem Informasi, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan. (2021). Tata Cara Penundaan dan/ atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa. Ringkasan APBD TA 2017 adalah dokumen yang berisi data pokok dan analisis kinerja keuangan daerah seluruh Indonesia pada tahun anggaran 2017. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan | Struktur Organisasi. 07/2021. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(4). Hak Cipta Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Manajemen Situs DJPK – Gedung Radius Prawiro Lt. Sanksi Penundaan DAU atas Penyampaian Data. Menetapkan - 2 - Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1148) sebagaimana telah beberapa kali . Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Belanja Modalserta Implikasinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Universitas Pendidikan Indonesia | repository. WAHIDIN NOMOR I, JAKARTA 10710 TELEPON 150420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW. Pasal 2. 2005 No. 9 Jl. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penilaian/verifikasi dan dapat berkoordinasi dengan instansi terkait. Untuk mengamati perilaku belanja APBD, variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dana perimbangan pemerintah pusat (DAU, DBH, DAK), PAD, dan pendapatan lain yang sah. nasional, yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan mengadakan rapat percepatan realisasi dengan daerah-daerah yang masih rendah penyerapannya. Prices of selected foreign currencies statistics is compiled from the monthly survey of foreign currencies. Dana Perimbangan: 113 733 211 865: 149 297 354 493: 152 285 491 118: Bagi Hasil Pajak : 22 178 206 076: 26 118 682 296: 24 672 298 504: Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam: 8 488 357 513: 7 416 668 470: 10 457 854 069: Dana Alokasi Umum: 38 538 077 004: 55 763 530 032: 56 606 500 497: Dana Alokasi KhususPengumuman. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan perangkat daerah di Provinsi Jawa Barat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang keuangan, meliputi aspek pengelolaan keuangan dan pengelolaan aset daerah untuk Jawa Barat. edu BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4. Komite Pemantauan Pelaksanaan. Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik) Dana Alokasi Khusus Nonfisik (DAK Nonfisik)Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah (otonom) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. (4) Keadaan berhalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan suatu keadaan yang menyebabkan pejabat definitif yang ditetapkan sebagai KPA Pengelolaan lnsentif Fiskal. HUT RI Ke-78 Terus Melaju untuk Indonesia Maju. DBH, DAU, DID, Otsus, Dais DIY, Dana Desa. BPPK Documentary Series Episode 1. DPD mengajukan RUU terkait otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan sumber daya ekonomi lainnya, serta. Tajuk Entri Utama. dak non-fisik. 9 Jl. go.